KMP Siapkan Interpelasi Jokowi, PDIP Anggap hanya Wacana

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah mempersilakan DPR menginterpelasi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena merupakan hak yang melekat pada dewan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi hak meminta keterangan tersebut.

’’Hak interpelasi kan hak bertanya, ya tentu akan kami jawab,’’ ujar JK setelah meninjau pembagian dana sosial di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta, Rabu (19/11).

Mantan ketua umum Golkar itu menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan materi yang akan dibawakan untuk menjawab pertanyaan DPR. ’’Pas nanti ditanya, pasti kami jawab,’’ ucapnya.

Sejumlah fraksi memang berancang-ancang mendorong interpelasi. Lewat pimpinan fraksi masing-masing, empat partai di Koalisi Merah Putih (KMP) telah membuka peluang hak yang bisa berkembang ke arah impeachment tersebut untuk digunakan DPR dalam waktu dekat. Mereka adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat.

Khusus untuk Fraksi Partai Gerindra, partai yang dikomandani Prabowo Subianto itu menyatakan menunggu perkembangan beberapa hari ke depan. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani berharap Presiden Jokowi segera membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM per 18 November 2014.

’’Kami memilih mengetuk hati Presiden. Kalau dibatalkan, tidak perlu ada hak bertanya,’’ katanya di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Terhadap sikap sejumlah fraksi atas kebijakan kenaikan harga BBM itu, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait memandang hak interpelasi masih sebatas wacana di parlemen. ’’Selama belum resmi menjadi sikap dewan, itu semua belum pasti,’’ imbuhnya.

Meski demikian, lanjut Ara –sapaan akrabnya–, kalaupun nanti akhirnya ada hak interpelasi, presiden tidak akan menentang. Dia percaya, interpelasi tidak akan berlanjut menjadi persoalan serius.