Koalisi Anti Mafia Hutan Desak Nenek Asyani Dibebaskan

"Nenek Asyani sekali lagi menjadi bukti bahwa Negara, telah sewenang-wenang terhadap warga melalui UU P3H, karena kewajiban negara untuk memperjelas tata batas kawasan hutan tidak dilakukan," ulasnya.

Koalisi juga menilai, UU P3H gagal menindak korporasi besar perusak hutan yang melakukan kejahtaan terorganisir, melainkan menyasar dan mengkriminalkan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.

Koalisi Anti Mafia Hutan kini tengah melakukan Pengujian UU P3H ke Mahkamah Konstitusi dan meminta MK untuk membatalkan seluruh isi UU P3H.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Koalisi Anti Mafia Hutan menuntut, pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo harus memutus bebas Nenek Asyani.

Kedua, Perhutani harus dapat menghormati hak-hak masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan untuk dapat mengambil sumber kehidupannya dari hutan.

Ketiga, Perhutani dapat menertibkan aparatnya dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian permasalahan yang melibatkan masyarakat yang berada atau di sekitar hutan.

Keempat, Mahkamah Konstitusi harus segera memutus perkara No 95/PUU-XII/2014, Pengujian UU P3H dengan membatalkan seluruh isi dari UU P3H tersebut. (sam/jpnn)