Koalisi Masyarakat Sipil Beber Kegagapan Pemerintah Tangani Corona

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, dan WALHI mengkritisi cara pemerintah menangani penyebaran virus corona (COVID-19). Koalisi menganggap cara pemerintah menangani penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok itu sekadar untuk mencegah kepanikan publik, tetapi tidak menunjukkan kerja nyata dalam melindungi masyarakat.

"Komunikasi publik pemerintah memang bisa mencegah kepanikan, tetapi tidak bisa memberikan keamanan dan perlindungan atas ancaman yang nyata," tulis koalisi masyarakat sipil dalam siaran pers yang dikirimkan aktivis KontraS Rivanlee Anandar kepada jpnn.com, Jumat (13/3).

Selain itu, Koalisi juga menilai pemerintah terkesan meremehkan kemungkinan virus corona bakal mewabah hingga Indonesia. Menurut Koalisi, pemerintah tidak menggubris pernyataan seorang profesor di Universitas Harvard tentang kemungkinan corona masuk tanah air.

"Alih-alih mengantisipasi secara serius ancaman virus ini, pemerintah melalui pernyataan para pejabat dan elitenya cenderung meremehkan dan menyiratkan seakan-akan orang Indonesia kebal terhadap serangan virus ini," lanjut pernyataan koalisi masyarakat sipil.

Dalam pengamatan Koalisi, pemerintah justru tergagap-gagap ketika ada orang di Indonesia yang terjangkiti coronavirus. Kegagapan itu tampak pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan pejabat pemerintah pusat maupun daerah.

“Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah, miskomunikasi antara Kementerian Kesehatan dengan instansi lainnya nampak dalam bagaimana kasus pertama diumumkan, termasuk pelanggaran hak privasi pasien," lanjut koalisi masyarakat sipil.

Koalisi juga menyoroti pemerintah yang terkesan membatasi informasi mengenai ancaman dan perkembangan penyebaran corona di Indonesia. Sebab, pemerintah justru terlihat getol menyebut kemungkinan daerah rawan penyebaran corona sebagai hoaks.

"Kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan praktik di negara lain yang sama-sama sedang menanggulangi COVID-19. Pemerintah Korea Selatan misalnya, secara berkala menyiarkan bukan hanya kasus tetapi juga lokasi dari ditemukannya kasus," tulis pernyataan koalisi masyarakat sipil.(mg10/jpnn)