Koalisi Rakyat untuk Keadilan Desak Kemendagri Copot Pj Bupati Bekasi Dani Ramdani

jpnn.com - JAKARTA - Puluhan massa mengatasnamakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan (Koran) mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (17/5).

Mereka mendesak Kemendagri segera membatalkan pengangkatan Dani Ramdan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bekasi.

Pasalnya, nama Dani tidak tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Usulan Nama Pj Bupati Bekasi yang diterbitkan DPRD Bekasi.

"Sesuai amanat rakyat melalui keputusan DPRD Kabupaten Bekasi, nama Dani Ramdani tidak tercantum dalam Surat Keputusan Rapat Usulan Nama Pj Bupati Bekasi."

"Kemendagri harus menjadikan surat tersebut rujukan dan pertimbangan prioritas, karena DPRD Kabupaten Bekasi merupakan representasi dari suara rakyat Kabupaten Bekasi," ujar koordinator massa Faisal membacakan pernyataan sikap di Jakarta, Rabu (17/5).

Massa secara khusus juga meminta Menteri Serektaris Kabinet Pramono Anung sebagai tim penilai akhir (TPA) Pj Kepala Daerah tidak mengacuhkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi dimaksud.

Massa tidak hanya mendatangi Kemendagri, tetapi juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.

Mereka meminta agar lembaga antirasuah memeriksa dugaan korupsi dan gratifikasi pada pengerjaan toilet atau watercloset Sultan di Kabupaten Bekasi.