Komarudin Watubun Ingatkan Sumbogo PDIP Soal Komitmen Kongres

jpnn.com, JAKARTA - DPP PDIP memanggil Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sumbogo lantaran mendeklarasikan kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih itu mengingatkan PDIP memiliki komitmen berdasarkan keputusan Kongres untuk menunggu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memilih calon presiden dan calon wakil presiden.

“Kami panggil untuk klarifikasi yang bersangkutan," kata Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun dalam keterangan yang diterima, Jumat (15/10).

Menurut dia, PDIP telah mengamanatkan soal capres-cawapres diputuskan sepenuhnya oleh Megawati. DPP PDIP juga sudah menginstruksikan dan kerap mengingatkan agar kader partai tak terlibat dalam deklarasi-deklarasi kelompok relawan capres-cawapres.

“Ketentuan ini berlaku untuk seluruh kader partai,” kata Komaruddin.

Lebih lanjut, Komaruddin mengatakan semua kader dan pengurus partai terikat mutlak dengan keputusan Kongres. Oleh karena itu, setiap kader PDIP, termasuk publik untuk bersabar menunggu keputusan akhir. Sebab keputusan mengenai capres-cawapres memerlukan proses kontemplasi.

“Tentu jika tak melaksanakan aturan, akan didisiplinkan,” kata Komaruddin.

Dia menilai berdemokrasi itu harus dengan ketaatan terhadap konstitusi, pranata dan kultur demokrasi yang dibangun. Menurut Komaruddin, partai sungguh-sungguh menyiapkan calon pemimpin dan segala sesuatunya dilakukan dengan kalkulasi yang matang.

"Bagi anggota partai yang tidak sabar dan bertindak diluar koridor mekanisme yang ada, tentu saja disiplin akan ditegakkan,” tambahnya.

Meski demikian, anggota Komisi II DPR RI itu juga menyatakan bukan hanya Sambogo yang dipanggil DPP PDIP hari ini. Anggota DPR RI yang kurang aktif mengikuti rapat juga dipanggil.

Menurut Komaruddin, pemanggilan itu dilakukan sebagai bagian dari mekanisme internal partai. Namun, dia menegaskan bahwa disiplin juga diterapkan bagi yang melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan berbagai pelanggaran terhadap AD/ART Partai.

"Kami biasa melakukan pemanggilan di berbagai kasus dalam rangka penegakkan disiplin partai. Bahkan yang tak taat protokol Covid-19 saja diklarifikasi, kok. Pengurus partai yang tak hadir rapat beberapa kali pun diklarifikasi. Beberapa anggota DPR RI yang kurang aktif rapat karena alasan pandemi juga diklarifikasi,” tegas Komaruddin.(tan/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?