Komentar Neta Pane Tentang Pengangkatan Perwira Tinggi Aktif Jadi Komisaris BUMN

Sabtu, 20 Juni 2020 – 20:47 WIB

Neta S Pane. Foto: dok/JPNN.com

"IPW berharap pejabat TNI dan Polri bisa mentaatinya. Sebab, tidak ada jaminan jika posisi jabatan komisaris diisi TNI/polri maka pelayanan publik atau bisnis di BUMN akan lebih baik," ucapnya.

Baca Juga:

• Erick Thohir Rombak Direksi & Komisaris Telkom, ada Pendiri Bukalapak Hingga Rizal Mallarangeng

Lebih lanjut, Neta memaparkan aturan lain. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga mengatur polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas-tugas kepolisian. Apalagi masih menjabat sebagai perwira tinggi aktif.

Menurut Neta, aturan itu telah sangat tegas diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disebutkan, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Neta S Pane mengatakan fenomena rangkap jabatan oleh perwira tinggi TNI/Polri aktif di posisi sipil, sangat menggelisahkan aparatur sipil negara.

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next