Kominfo: Peran Sentral Pranata Humas untuk Menjaga Reputasi Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama mengatakan pihaknya memfasilitasi seluruh pranata humas di Indonesia.

Hal itu diwujudkan dalam bentuk penguatan kapasitas, seminar, workshop, hingga urusan teknis seperti tata cara pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

Menurut Hasyim, langkah-langkah konkret penguatan atas kapasitas pranata humas menjadi penting karena peran humas menyosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik agar terbangun sebuah kepercayaan.

“Pemerintah berkewajiban membangun reputasi, membangun image dan sekaligus membangun trust masyarakat dengan memberitakan hal-hal yang positif, memberitakan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat dan tidak ada penyebaran hoaks, tidak ada penyebaran yang sifatnya negatif,” ujar Hasyim dalam Bimtek Pranata Humas terkait Pengisian DUPAK, Selasa, (7/12).

Hasyim melanjutkan, peran sentral pranata humas untuk menyampaikan kebijakan pemerintah, sekaligus menampung semua masukan kritik saran dari masyarakat.

Di samping itu, Hasyim juga menekankan masyarakat Indonesia di mana pun berada harus mendapatkan akses terhadap informasi publik.

Oleh karena itu, Kominfo memiliki komitmen tidak ada satupun yang tertinggal, baik itu yang di kota di desa maupun di daerah-daerah, yang terpencil seperti daerah 3T agar tidak ketinggalan akses informasi.

“Bagi yang belum memiliki infrastruktur internet yang memadai, Kominfo juga memberikan diseminasi informasi melalui Penyuluh Informasi Publik.Jadi kita memberikan pemerataan akses informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini komitmen yang kami terapkan,” tegasnya.