Komisi Perlindungan KPK Dinilai Tidak Penting

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menegaskan tidak setuju dengan wacana pembentukan Komisi atau Dewan Perlindungan KPK. Menurut Pramono, wacana tersebut terlalu mengada-ada tak penting dan tak masuk akal. Meskipun Pimpinan KPK sangat rentan tekanan dari banyak pihak. 

"Saya pribadi menyatakan tidak perlu adanya komisi atau badan perlindungan KPK. KPK sekarang ini sudah cukup kuat. Kalau KPK bekerja sesuai aturan main yang dimiliki, saya yakin KPK tidak akan seperti sekarang," tolak Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, di Press Room DPR RI, Jumat (16/9).

 

Dia menambahkan, justru karena KPK tidak sesuai aturan main, maka sampai menimbulkan pertanyaan besar di publik. Seperti masih adanya pimpinan KPK yang bertemu dengan orang berperkara, bertemu dengan orang yang memiliki kekuatan politik tertentu di luar Gedung KPK. "Ini menimbulkan kecurigaan publik yang besar," tegasnya.

Justru Pram mengaku berkali-kali menegaskan, yang perlu dilakukan saat ini bagi KPK adalah supaya lembaga tersebut mempunyai pimpinan yang memiliki identitas mumpuni. Namun, jelas dia, karena penetuan Pimpinan KPK itu harus melewati usulan Presiden, proses seleksi oleh pemerintah dan proses politik di DPR, langkah itu dinilainya dapat menghambat untuk mendapatkan orang-orang yang bernyali, berani, capable dan kredibel serta independen. Makanya, Pram menegaskan, sebenarnya tidak perlu meributkan delapan atau sepuluh nama yang telah dikirim Pansel Capim KPK ke DPR. Tapi, fokus pada pencarian sosok yang benar-benar tepat memimpin KPK.