Komisi VI Pastikan PMN dan Dana Talangan ke BUMN Terukur

Dia menambahkan program stimulus ini penting dalam memastikan kelangsungan bisnis dan pelayanan BUMN kepada masyarakat luas untuk tetap dapat berlangsung.

"Termasuk memastikan program untuk UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Ultra Mikro supaya bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Menurut Aria, setelah rapat dengan Kementerian BUMN, maka Komisi VI DPR yang memiliki tugas melakukan fungsi pengawasan, akan membuat semacam kesepakatan hal-hal apa saja yang diperlukan supaya PMN atau dana talangan bisa berjalan sesuai dasar tujuan, dan dampak yang terukur. 

“Sesuai dengan latar belakang persetujuan-persetujuan politik yang ada di Komisi VI dan juga itu tentu ada di Komisi XI dan Badan Anggaran,” ujarnya.

Pihaknya sudah meminta diundang oleh pimpinan DPR yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan bahwa antara Komisi VI, XI, dan Banggar perlu mendapatkan tugas masing-masing.

“Komisi VI akan mendapatkan tugas lebih pada aspek pengawasan pada saat PMN atau dana talangan diberikan, kemudian memberikan catatan-catatan persetujuan layak tidaknya, dan prasyarat-prasyarat hal-hal yang terkait pembiayaan penyertaan modal negara,” kata Aria.

Ia menjelaskan PMN yang pernah disetujui Komisi VI DPR, antara lain yang pernah diajukan oleh perusahaan BUMN lewat Kementerian BUMN.

Kemudian, ada juga PMN yang diajukan pemerintah atas keputusan Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN.