Komisi VII: Tender Pembangkit Listrik Jawa I Harus B to B

jpnn.com - JAKARTA - Komisi VII DPR meminta PT PLN lebih transparan dengan mekanisme tender dan lelang pembangunan pembangkit listrik 2X 800 MW di wilayah Muara Tawar Jawa I.

Salah seorang anggota komisi, Yulian Gunhar mengatakan, PT PLN harus akuntabel dan efisien agar program pemerintah di bidang kedaulatan energi berjalan lancar.
 
"Kami mengharapkan PT PLN selaku penanggung jawab mekanisme tender/lelang pada pekerjaan tersebut benar-benar bekerja secara profesional dan melakukan evaluasi secara bertahap berdasarkan business to business (B to B) dan tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu, guna mendapatkan hasil yang efisien," tegas Gunhar, Selasa (11/10).
 
Politikus PDI Perjuangan itu juga mendesak PLN benar-benar mengevaluasi tender dengan cara pandang bisnis yang sepatutnya.
 
“Proses tender sebaiknya business as usual saja. Karena bisnis biasa maka ukurannya bisnis mana yang efisien dan penawaran harga yang terbaik. Pakailah ukuruan bisnis murni, janganlah diembeli-embeli politik. Saya kira rekan-rekan Komisi VII pahamlah, bahwa Komisi VII tidak memberikan back up politik terkait tender,” tambahnya. 
 
Gunhar mengatakan proyek energi listrik 35.000 MW sangat membutuhkan pengawasan Komisi VII. "Jangan seperti proyek pembangkit listrik Jawa 5, proses tendernya sudah panjang, ujungnya cuma penunjukan langsung oleh PT PLN. Hal ini tidak baik bagi investor yang tertarik di bidang pembangkit listrik," ucap Gunhar.

Dia menambahkan, pengawasan yang baik akan mempunyai dampak terhadap program pemerintah mewujudkan pembangunan energi listrik 35.000 MW.

"Untuk itu kami akan meminta kepada PT PLN untuk memberikan progress report terhadap proses lelang/tender pembangunan pembangkit listrik 2 X 800 MW di Wilayah Muara Tawar Jawa I,” pungkasnya. (adk/jpnn)