Komisi VIII DPR Menilai Kerusuhan di Lombok Barat Bukan soal SARA

jpnn.com, LOMBOK BARAT - Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus menyatakan, peristiwa di Lombok Barat saat ini bukan persoalan SARA.

Dia meminta seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengendalikan konflik di dalam dengan baik.

Peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus ditingkatkan untuk mengelola konflik di sana.

"Kami berharap ini tidak meluas dan ternyata memang di lapangan setelah kami cek bukan SARA," ujarnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (23/5).

Program Kementerian Agama (Kemenag) dengan moderasi agama, menurut politisi Golkar ini, harus terus dikembangkan.

"Yang tadi disampaikan dana yang dibantu cuma sekitar Rp 60 juta satu tahun, pemerintah provinsi Rp 50 juta, kabupaten Rp 50 juta, pusat Rp 60 juta," ujarnya.

Menurut dia, dalam rangka moderasi umat beragama, peran FKUB ditingkatkan dengan menambah dana dari pemerintah pusat.

Hasan Basri berharap implementasi program moderasi beragama memang tidak hanya diaplikasikan di lingkungan Kemenag.