Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Komisi X DPR: Pembangunan Harus Perhatikan Aspek Kebudayaan Asli Papua

Minggu, 30 Juli 2017 – 20:03 WIB
Komisi X DPR: Pembangunan Harus Perhatikan Aspek Kebudayaan Asli Papua - JPNN.COM
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Papua. Foto: Humas DPR for JPNN.com

jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Papua Ferdiansyah (FPG) menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus memperhatikan aspek kebudayaan asli Papua.

Penegasan tersebut disampaikan usai pertemuan dan sekaligus kunjungan ke Dewan Kesenian Tanah Papua (DKTP) Provinsi Papua, Minggu (30/07/2017).

"Hal tersebut penting mengingat Indonesia memiliki keragaman kebudayaan yang luar biasa. Misalnya saja di Papua saat ini menurut penjelasan Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua masih ada 245 etnis yang merupakan bagian yang harus diperhatikan dan dilestarikan. Karena itu ketika kita melakukan pembangunan di Papua maupun pembangunan yang sifatnya nasional harus memperhatikan etnis-etnis yang ada di wilayah tersebut, " papar Ferdiansyah.

Lebih lanjut Ferdiansyah mengungkapkan, Komisi X DPR memandang penting agar pembangunan memperhatikan aspek kebudayaan. Karena itu Komisi X DPR mengunjungi dan melakukan dialog dengan Dewan Kesenian Tanah Papua (DKTP).

Ferdiansyah juga menandaskan arti penting pendidikan yang tidak hanya memperhatikan perkembangan otak kiri saja, melainkan juga harus memperhatikan perkembangan otak kanan melalui kebudayaan.

"Karena itu menjadi penting dan mutlak untuk melakukan sinkronisasi pertumbuhan otak kanan dan kiri, sehingga dapat mewujudkan terciptanya masyarakat yang memiliki intelektualitas yang tidak meninggalkan jati diri bangsa," tegasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Mambraku Nomensen menyampaikan harapan DKTP agar seluruh pengambil kebijakan di Papua paham bahwa DKTP tidak bisa dilepaskan dalam proses pengambilan kebijakan di tanah Papua. "Karena DKP identik dengan harkat dan martabat masyarakat Papua," tegas Mambraku.

Berdirinya Dewan Kesenian (DK) itu sendiri pada awalnya berfungsi sebagai “penghubung” antara pemerintah dan para seniman di tengah fenomena cairnya sebuah migrasi budaya. Dalam perjalanannya DKTP mengalami berbagai macam persoalan, termasuk kebijakan politik yang dirasa sangat mengganggu.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Papua Ferdiansyah (FPG) menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus memperhatikan aspek kebudayaan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close