Komisi XI DPR Minta Jokowi Kaji Ulang Proses Seleksi Dirjen Pajak

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI Gus Irawan Pasaribu meminta Presiden Joko Widodo segera meninjau ulang proses seleksi calon Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan. Ini terkait dengan bocornya data yang mengindikasikan adanya ketidakobjektifan panitia seleksi (Pansel) dalam menjalankan fungsinya.

"Kok bisa seperti itu (sampai bocor)? Ini sangat keterlaluan. Pemerintah harus segera meninjau ulang sistem seleksi yang sekarang dan kalau perlu segera mengadakan seleksi lagi dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel," katanya kepada wartawan, Sabtu (3/1/2015).

Pihaknya berharap, proses seleksi calon Dirjen Pajak bisa dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan kompetensi dan track record para calon. Itu penting untuk menjaga kredibilitas pansel dan citra pemerintahan Jokowi dimata masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat menertawakan pemerintah sekarang adalah pemerintahan tukang main patgulipat di belakang. Pansel itu harus fair kalau seseorang nilainya bagus, ya itu yang harus diloloskan," tegasnya.

Proses seleksi Dirjen Pajak ini sebelumnya juga dipermasalahkan Koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi, yang menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla gagal menyeleksi calon Dirjen Pajak karena calon yang lolos tidak berkualitas bahkan mendapat rapor merah dari PPATK.

Karena itu, Gus Irawan mendorong pemerintah membuka sekalian hasil seleksi terhadap 11 calon, terutama 7 orang yang sudah diloloskan pansel. Dengan begitu masyarakat bisa menilai mana calon yang benar-benar kompeten mana yang tidak.

"Bila perlu nanti DPR akan minta kepada Menteri Keuangan hasil seleksi itu," tandas Gus Irawan.(fat/jpnn)