Komite I DPD Bersama 3 Asosiasi Ini Bahas Kendala Pemda di Masa Pandemi

"Situasi saat ini banyak di daerah kondisi sudah relatif landai dan secara keseluruhan sudah baik, ini karena keberhasilan dari metode tersebut," kata Bima Arya.

Selain itu, lanjut Bima Arya, komando kementerian dan gubernur dengan satgas penanggulangan Covid-19 yang terus menerus menjadi pembeda Indonesia dengan negara lain dalam menghadapi masa pandemi.

Bima Arya menyarankan agar ada blueprint pencegahan bencana, seperti desain smart city dan lain-lain, termasuk juga perlu adanya desain Kota Tanggap Bencana.

“Kami apresiasi kinerja semua lini kementerian dan satgas penanggulangan Covid-19 dalam mempercepat proses vaksinasi, ini tidak ada di negara lain, kecepatan kita cukup tinggi," kata Wali Kota Bogor itu.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menyarankan kebijakan penetapan status daerah di masa pandemi merupakan kewenangan pusat, ketersediaan vaksin di daerah tergantung dari pusat, keterbatasan tenaga kesehatan, dan perlunya sinkronisasi penerapan PPKM antar-pemda yang saling berbatasan dengan status level berbeda.

Ketua APKASI yang juga Bupati Mempawah, Erlina mengungkapkan regulasi penyaluran stimulus dana PEN yang berbelit dan lamban, juga mekanisme bertahap yang sudah masuk penghujung tahun akan berpotensi temuan.

“Program PEN untuk UMKM dipandang masih membebani karena beban bunga yang harus ditanggung. Selain itu, belum optimalnya pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber pembiayaan masih menghambat pemulihan ekonomi,” ungkapnya.

Sebelum menutup rapat, Fachrul Razi mengatakan, Komite I memandang perlu adanya treatment dan kebijakan yang berbeda terkait penanganan Covid-19 di daerah dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, level daerah, dan kemampuan keuangan daerah.