Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Komite IV DPD RI Dorong Perbaikan Data untuk Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional

Selasa, 02 Februari 2021 – 11:10 WIB
Komite IV DPD RI Dorong Perbaikan Data untuk Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional - JPNN.COM
Ketua Komite IV DPD RI H. Sukiryanto (tengah) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, pada Senin, 1 Februari 2021. Foto: Humas DPD RI

Komite IV DPD RI bersemangat untuk mendorong terciptanya kualitas data yang baik dan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan data sehingga permasalahan penyaluran bantuan dapat diatasi sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Nuh, Senator asal Sumatera Utara.

Senator asal Kepulauan Riau, Haripinto yang juga hadir dalam pertemuan ini mengapresiasi Pemrov Riau yang telah memiliki aplikasi MATA UMKM yang digunakan untuk monitoring UMKM di provinsi Riau.

“Saya sangat mengapresiasi adanya aplikasi MATA UMKM di sini, semoga Kepri dan juga daerah lain bisa memiliki aplikasi sejenis sehingga data tentang UMKM dapat didapat dengan mudah.Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau, Yusri menyampaikan bahwa ekonomi di Provinsi Riau masih tumbuh di masa pandemi Covid-19. Secara nasional kredit diposisi Oktober tumbuh negatif, namun Riau masih positif tumbuh di atas 3," ujarnya.

Yusri juga mengatakan bahwa perkembangan kinerja Perbankan di Provinsi Riau pada masa pandemi masih terjaga baik, ini terlihat dari indikator aset yang masih mencatat pertumbuhan sebesar 6,95 persen (YoY).

Senada dengan PLH Sekda Pemrov Riau, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari yang turut menghadiri pertemuan ini, juga memberikan apresiasi atas kinerja Komite IV DPD RI yang telah turut mengusulkan serta mengawasi atas pelaksanaan Undang-Undang. Anggota DPRD Provinsi Riau ini menyampaikan beberapa temuan di lapangan Terkait dengan karut-marut data yang menghambat distribusi bansos.

“Kinerja OPD di sini dilemahkan oleh data, masalah utama adalah data yang carut marut serta tidak valid sehingga BLT belum tersalurkan dengan baik,” ungkapnya.

“Uang sudah teronggok di Kabupaten, namun data penerimanya belum siap, sehingga penyaluran BLT terkendala,” tambahnya.

Karmila berharap DPD RI, khususnya Komite IV dapat menyampaikan permasalahan ini ke pusat sehingga permasalahan data dapat sehera diatasi.

Tekanan kondisi ekonomi akibat pandemi ini bukan hanya dialami oleh pelaku usaha skala besar saja tetapi juga bagi para pelaku UMKM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA