Komitmen Menteri Johnny Tegas Banget Memberantas Pinjol yang Meresahkan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan komitmen lembaganya untuk terus berperan aktif menyelesaikan dampak negatif yang ditimbulkan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kemenkominfo berupaya melakukan penanganan terhadap pinjol ilegal yang secara terang-terangan menyalahgunakan informasi dan transaksi elektronik sehingga menyebabkan keresahan publik.

“Kegiatan pinjaman online tidak terdaftar atau pinjaman online ilegal dan akses penanganannya yang tidak sesuai tata aturan dapat pula dijerat sebagai tindak pidana,” ujar Johnny pada webinar 'Memilih Fintech Terpercaya di Tengah Maraknya Pinjaman Online Ilegal', dipublikasikan Sabtu (30/10).

Johnny lebih lanjut mengatakan pihaknya merujuk Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam menangani pinjol ilegal, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

Presiden sebelumnya menyoroti tata kelola pinjol yang diperkirakan melibatkan hingga 68 juta rakyat Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari arahan presiden, Kemenkominfo telah melakukan moratorium pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Layanan Jasa Keuangan Pinjaman Online.

“Penerapan kebijakan ini akan mengiringi moratorium yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), terhadap permohonan pendaftaran penyelenggara jasa pinjaman online baru sejak 2020,” ucapnya.

Kemenkominfo juga sedang menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan moratorium bersama dengan OJK, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai institusi dalam penyelenggaraan pendaftaran sistem elektronik layanan jasa keuangan.