Komjen Agus Andrianto Tegaskan Komitmen Polri Menangani Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi arahan tegas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

"Arahan Bapak Kapolri dan juga penekanan dari Bapak Presiden terkait karhutla, kan, berat (Kapolda dan Pangdam bisa dicopot) kalau tidak melakukan langkah-langkah antisipasi kejadian karhutla di wilayah masing-masing," tutur Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/5). 

Jenderal bintang tiga itu menegaskan komitmen Polri dalam menangani masalah karhutla yang diwanti-wanti oleh Presiden Jokowi jelang musim kemarau ini.

Menurut dia, upaya antisipasi yang dilakukan jajaran kepolisian, yakni dengan melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung di lapangan, serta menggunakan aplikasi Aplikasi Sistem Analisas Pengendalian (ASAP) Polri yang diluncurkan 2021 lalu.

ASAP Digital Nasional milik Polri ini juga telah ditampilkan dalam Konferensi Iklim COP k-26 di Glasglow, Oktober-Novermber 2021 lalu. ASAP Digital Nasional berfungsi sebagai alat pengendali dan pencegahan karhutla dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

"Kami monitoring dari aplikasi monitoring karhutla, kan, melalui juga aplikasi yang diluncurkan Bapak Kapolri bersama Ibu Menteri LHK tahun lalu. Setiap hari, laporan satwil jajaran terkait antisipasi terjadinya karhutla juga kami terima," ujar Komjen Agus.

Mantan Kapolda Sumatera Utara (Sumut) itu menyebut pengawasan tersebut dilakukan secara menyeluruh. Begitu terpantau titik api, maka jajaran Polri dan Satgas Karhutla akan diingatkan untuk mengambil langkah-langkah. 

Agus mengatakan hingga saat ini belum dilaporkan adanya gangguan asap yang diakibatkan karhhutla yang terjadi di wilayah. "Kami monitor, begitu ada hot spot ya kami ingatkan jajaran," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5), memberikan enam arahan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan gejolak ekonomi global kepada para menteri.