Komunitas NTT Protes ke Menteri, Begini Respons Kemdikbud

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BKLM Kemendikbud), Ari Santoso menanggapi protes yang dilayangkan Komunitas Pena Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengenai hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menyangkut Provinsi NTT.

Ari menegaskan tidak ada maksud Mendikbud untuk merendahkan masyarakat NTT. Adapun konteks yang disampaikan Menteri Muhadjir adalah sebagai salah satu sampel untuk laporan PISA, kualitas pendidikan di NTT masih di bawah rata-rata nasional.

“Mendikbud menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Saat ini Kemendikbud fokus mengatasi kesenjangan melalui berbagai program afirmasi, khususnya untuk Indonesia di bagian timur,” kata Ari Santoso dalam pernyataan persnya, Rabu (6/12).

Di dalam PISA, menurut Ari, seorang siswa dikatakan memiliki tingkat literasi yang baik apabila ia mampu menganalisis, bernalar, dan mengomunikasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam matematika, sains dan membaca dengan baik. Tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi ekosistem pendidikan secara umum di suatu wilayah yang dijadikan sampel.

Kepala BKLM memaparkan, kita bisa melihat bahwa secara umum, kondisi pembangunan manusia di NTT masih di bawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Nasional NTT sebesar 63,13; sedangkan rata-rata nasional sebesar 70,18. Capaian Ujian Nasional tahun 2016 provinsi NTT juga masih di bawah rata-rata nasional.

Adapun rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru provinsi NTT di bawah rata-rata nasional, yakni 50 dari rata-rata nasional 56. Dan jumlah akreditasi sekolah juga masih rendah. “Sebanyak 70 persen sekolah di NTT belum terakreditasi,” ujarnya.

Berangkat dari data tersebut, Menteri Muhadjir, menurut Ari, menginginkan agar pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat terus bekerja sama dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di provinsi NTT.

“Kemendikbud masih dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan pemerataan akses pendidikan di NTT. Setidaknya sudah ada sekitar Rp 400 miliar dana bantuan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di NTT sejak tahun 2016,” tutur Ari.