Konferensi Parlemen Asia Afrika Juga Akan Bahas Nasib Palestina
jpnn.com - JAKARTA - DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Parlemen Asia-Afrika, Kamis (23/4). Salah satu agenda yang akan dibahas oleh 33 negara yang hadir di ajang Konferensi Parlemen Asia Afrika adalah isu kemerdekaan Palestina.
Menurut Ketua DPR RI Setya Novanto, hingga kini Palestina masih memperjuangkan cita-cita untuk merdeka. “Masalah Palestina adalah amanat pembukaan UUD 1945 yang boleh jadi menjadi satu-satunya masalah klasik terkait hak menentukan nasib sendiri yang belum terselesaikan hingga kini," katanya melalui siaran pers.
Novanto menambahkan, hasil konferensi itu akan dituangkan dalam Asian African Parliamentary Declaration yang nantinya bakal diadopsi oleh para delegasi dari negara-negara peserta Konferensi Parlemen Asia Afrika. "Deklarasi itu akan memasukkan dukungan pada pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat di tanahnya sendiri sebagai bentuk solidaritas negara-negara Asia-Afrika," tegas politikus Golkar ini.
Novanto menjelaskan, penyelenggaraan Konferensi Parlemen Asia Afrika memang bertujuan untuk menguatkan kerja sama antar-parlemen negara-negara peserta KAA, terutana di bidang ekonomi, politik sosial, dan budaya. "Konferensi Parlemen Asia Afrika ini dihelat dalam rangka menjalankan amanat UU MD3 tentang fungsi DPR guna mendukung upaya pemerintah dalam melaksakan politik luar negeri," kata Novanto.
Selain itu, deklarasi Konferensi Parlemen Asia Afrika juga akan mempertegas masalah reformasi lembaga-lembaga multilateral khususnya Dewan Keamanan PBB seperti termaktub dalam New Asian African Strategic Partnership (NAASP) pada KAA 2005. Hal itu dianggap penting untuk meningkatkan keterwakilan yang berkeadilan bagi negara-negara Asia-Afrika.
Deklarasi juga akan menyerap aspirasi parlemen Asia-Afrika dalam mendukung terwujudnya agenda pembangunan global yang baru yakni, Sustainable Development Goals (SDGs). Kini proses negosiasi antar-pemerintah untuk membahas SDGs tengah dilakukan di PBB dengan target pengesahannya pada September 2015.(fat/jpnn)