Konflik Agraria Diatasi dengan Cara Primitif

Selasa, 29 Desember 2009 – 16:34 WIB

JAKARTA -- Sepanjang tahun 2009, pemerintah dinilai tidak memberikan perhatian serius terhadap persoalan-persoalan pertanahan. Konflik-konflik agragia tenggelam oleh hiruk-pikuk politik di tahun yang disebut sebagai tahun politik ini. Padahal, kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Idham Arsyad, banyak persoalan pertanahan yang mestinya segera dibenahi. Secara khusus, KPA menilai, konflik-konflik agraria yang terjadi di tahun 2009, masih diselesaikan dengan cara-cara primitif.

Idham menyebutkan sejumlah contoh kasus konflik agraria yang diselesaikan dengan cara primitif. Antara lain, kasus tertembaknya 12 petani di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan oleh pihak kepolisian Desember 2009. Sebelumnya 10 petani Takalar di Sulawesi Selatan juga dilaporkan tertembak pada Agustus 2009, dan dua orang Petani Ujung Kulon, Banten pada Mei 2009. Selain itu, tahun ini juga dilaporkan 3 orang petani Bangun Purba, Rokan Hulu, tewas akibat penganiayaan security (pamswakarsa) PT.SSL.

"Ini adalah bukti masih dipakainya cara-cara primitif oleh pemerintah seperti penembakan, pembakaran, penganiayaan, penculikan dan bentuk intimidasi lainnya untuk menakut-nakuti rakyat ketika memperjuangkan hak-haknya dalam menyelesaikan sengketa agraria. Sementara, dipenjarakannya nenek Minah, pemuda tani di Batang adalah bukti kerasnya hukum yang harus diterima rakyat dalam kasus-kasus hukum yang sepele saat berhadapan dengan perkebunan," ujar Idham Arsyad dalam keterangan persnya yang dikirim ke JPNN ini, Selasa (29/12). Keterangan pers juga diteken Deputi Bidang Kajian dan Kampanye KPA Iwan Nurdin. Sekedar diketahui, nenek Minah berurusan dengan hukum lantaran mengambil 3 biji kakao milik perusahaan perkebunan.

Idham menyebutkan data, tahun 2009 ini KPA telah merekam 89 laporan kasus konflik agraria dengan luas sengketa 133.278,79 Ha dan korban langsung dari sengketa ini tidak kurang dari 7.585 KK. "Ini tetap saja angka minimal, sebab metode yang dipakai dalam pendataan ini berdasarkan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPA dan direkam oleh KPA melalui pemberitaan media massa," ujarnya.