Konflik Pertanahan Meningkat, SBY Diminta Turun Tangan

Selasa, 29 November 2011 – 10:54 WIB

Sayangnya, permasalahan ini masih luput dari perhatian pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Kami merasa perlu untuk mengajak Presiden SBY dan seluruh fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk membantu rakyat menuntaskan persoalan yang dihadapinya,” jelasnya.

Bahkan lanjut Herbert, dalam waktu dekat pihaknya menyarankan agar permasalahan pembangunan perumahan mewah, pertokoan, Rumah Sakit, jalan dan  seluruh fasilitas pendukungnya di Kabupaten/Kota Tengerang yang digarap PT Pembangunan Jaya dengan pengembang Bumi Serpong Damai (BSD), serta termasuk pula kasus tanah rakyat yang dahulu dalihnya akan dikembangkan oleh PT Pembangunan Perisai Baja, namun dialihkan kepada Pengembang PT Alam Sutera dapat  segera disikapi dengan arif dan bijaksana oleh fraksi Partai Demokrat.

"Pengembang mendapatkan justifikasi surat tanah dari BPN, sedangkan ratusan orang pemilik tanah berdasar surat persil, girik dan bahkan SHM dengan mudah tanahnya dikembangkan oleh BSD dan PT Alam Sutera dengan cara yang tidak adil tanpa ganti rugi yang memadai," tandasnya. (kyd/jpnn)

JAKARTA - Terbitnya surat tanah produk Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News