Konflik SARA dan Haji jadi Catatan Kritis Bagi Kemenag

Jumat, 28 Desember 2012 – 00:02 WIB

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui pendidikan keagamaan untuk meningkatkan ketaatan beragama dan budi pekerti yang baik. "Kita dorong upaya untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pola pikir maupun sikap yang tidak eksklusif," cetusnya.

Sementara terkait penyelenggaraan haji, Radityo menyoroti belum optimalnya pelayanan Kemenag yang menimbulkan ketidakpuasan jamaah. Ditegaskannya, ada Dana Optimalisasi Haji di Kemenag yang bisa dikembalikan kepada calon jamaah haji.

Sayangnya, kata Radityo, selama ini yang muncul justru inefisiensi anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun Dana Optimalisasi. "Dana Optimalisasi itu bisa dimaksimalkan untuk sepenuhnya dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk subsidi sehingga meringankan calon jamaah haji," cetusnya.

Karenanya Radityo mengusulkan adanya pemisahan antara regulator dan operator dalam penyelenggaraan haji. "Solusinya tentu membentuk Badan Haji sebagai operator," cetusnya.

JAKARTA - Komisi VIII DPR yang membidangi keagamaan dan sosial membuat catatan kritis tentang kinerja kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya.

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next