Koordinasi DPR-DPD Buruk

JAKARTA-Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mandek dan seringkali tidak berjalan dengan baik.

Akibatnya tumpang tindih pekerjaan kerap mewarnai. Tugas pengawasan dan legislasi yang sudah dikerjakan DPR, seringkali juga dikerjakan oleh DPD.

"Sekarang berjalan sendiri-sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh DPD, kita (DPR) juga lakukan. Tidak tahu persis (apa penyebabnya,red). Kadang-kadang kita hilang dari garis-garis yang kita inginkan," kata anggota Komisi III DPR RI, Nudirman Munir kepada wartawan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (23/10).

Sebelumnya dia dimintai keterangannya sebagai anggota DPR, terkait sengketa judicial review pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009  tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD (MD3) yang diajukan DPD ke MK.