Koordinasi DPR-DPD Buruk

Selasa, 23 Oktober 2012 – 19:23 WIB

Ditanya kewenangan yang dituntut DPD agar dilibatkan dalam penyusunan program legislasi nasional, Nudirman berpandangan lain.

“Negara kita adalah negara NKRI. Artinya tidak dipisah-pisah dari satu parlemen yang berbeda. Sistem yang kita anut, adalah sistem dalam arti aspirasi daerah kita itu disalurkan melalui DPD kepada DPR. Karena itu, harusnya DPD dapat lebih banyak bertugas di daerah menerima aspirasi tersebut,”katanya. (gir/jpnn)

JAKARTA-Komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mandek dan seringkali tidak berjalan dengan baik. Akibatnya

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News