Korupsi Pemilukada DKI Terkuak

GEJALA korupsi jelang pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta mulai terkuak. Hal tersebut berdasar temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Setidaknya terdapat empat gejala, di antaranya, potensi penyalahgunaan anggaran publik untuk kepentingan kampanye, dugaan upaya mark down Pendapatan Asli Daerah untuk modal pemenangan, dana kampanye terselubung dalam APBD DKI. Sumber dana kampanye para calon yang tidak transparan dan rawan, ditopang oleh pengusaha hitam (cukong).

“APBD DKI tiga tahun terakhir mengalami lonjakan cukup signifikan, seperti alokasi Dana Hibah yang melonjak tajam dari tahun 2010-2012. Disinyalir Rp 1,3 triliun merupakan dana taktis untuk pemenangan incumbent dalam Pemilukada ini,” kata Nurcholish, Ketua LBH dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Selasa (22/5).

Nurcholis mengatakan, dalam APBD DKI juga ditemukan aktivitas alokasi dana melalui kampanye terselubung yang dialokasikan cukup besar. Dalam data yang dilansir LBH dan ICW, terdapat sebanyak 38 kegiatan calon incumbent sebagai gubernur DKI seperti acara silaturahmi, cetakan buku gubernur, penyusunan naskah sambutan, turnamen olahraga, dan acara tatap muka lainnya. “Ada sekitar Rp9,7 miliar yang kami identifikasi sangat menguntungkan incumbent karena bisa lebih leluasa dan bisa jadi akses setiap titik komunitas melakukan sosialisasi mempopulerkan diri,” ujarnya.

Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Apung Widadi mengatakan, di Jakarta penerimaan PAD justru mengalami tren menurun menjelang pilkada. “Kami ada laporan dari masyarakat, terkait lelang titik reklame yang seharusnya tiap tahun pendapatannya meningkat. Karena Jakarta kan hutan reklame, yang melahirkan banyak papan reklame baru. Tapi di anggaran ternyata menurun hingga Rp 9 miliar,” terangnya.