Dia juga menyesalkan sikap pemda, yang seharusnya bisa memfasilitasi HKM untuk menjamin hak warga negara atas pengelolaan hutan."Padahal, pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi warga, validasi kependudukan dan pemetaan areal yang diusulkan dan mengajukannya kepada Menteri Kehutanan. Sehingga bentrok yang memakan korban tidak akan terjadi," pungkas Iwan. (sam/jpnn)
JAKARTA - Perwakilan Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan, Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara (Labura), Sumut, yakni