KPK Akui Belum Sentuh Kasus Monopoli PT KA
Jumat, 24 September 2010 – 05:09 WIB
Bibit menuturkan, pihaknya sengaja menunggu adanya laporan tersebut. Pasalnya, KPK harus mempelajari terlebih dahulu apakah terdapat unsur pidana korupsi di dalam amar putusan tersebut. "Jelas harus dilihat itu ada korupsinya atau tidak," kata dia.
Hal itu dibenarkan Direktur Penuntutan KPK Ferry Wibisono. Dia menekankan, dalam putusan pengadilan KPPU yang menyebut adanya praktek monopoli dan penunjukan langsung, tidak lantas melibatkan unsur pidana korupsi. KPK pun, lanjut dia, tidak bisa langsung mengusut kasus tersebut, jika ternyata tidak ditemukan tindak pidana korupsinya. "Keputusan KPPU itu berdasarkan menghindari persaingan yang tidak sehat. Akan tetapi ada tidak tindakan melanggar hukumnya (Pidana korupsi)," ujarnya, kemarin.
Ferry juga menegaskan, selama ini, KPK belum pernah sekalipun menangani kasus korupsi dari hasil putusan. "Di tempat lain (Kepolisian dan Kejaksaan) pernah ada. tetapi (di KPK) belum ada (pengusutan kasus dari hasil laporan KPPU),"katanya. Meski begitu, kata dia, KPK tetap membuka peluang terkait penanganan kasus yang berawal dari hasil persidangan KPPU. "Tidak menutup kemungkinan, kita juga bisa tangani, selama ditemukan unsur pidana korupsinya," imbuhnya.