KPK Belum Perlu Revisi UU
Rabu, 26 Oktober 2011 – 19:01 WIB
Lebih lanjut Busyro menambahkan, andai DPR pada akhirnya merevisi undang-undang KPK, perlu ada penilaian akademis terlebih dahulu guna melihat unsur terkait, apakah revisi undang-undang memenuhi alasan sosiologis, filosofis dan yuridis atau tidak.
"Dalam pemberian kewenangan untuk melakukan SP3, misalnya. Disitu perlu ada legal reasoning, social reasoning-nya apa. Karena itu publik harus dilibatkan hingga hasilnya legitimat. Artinya perlu prinsip-prinsip keterbukaan dalam proses revisi," sarannya. (fas/jpnn)