KPK Bisa Jerat Pejabat Indonesia Penerima Suap di Mancanegara

JAKARTA - Wakil Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, kasus dugaan pemberian fee ke petinggi badan usaha milik negara (BUMN) bukanlah modus baru. Sebab, KPK juga pernah menangani kasus serupa terkait fee ke petinggi Pertamina terkait pengadaan bensin bensin tetraethyl lead (TEL) pada periode 2004-2005.
 
"Itu kan modus lama. Kan Suroso seperti itu," ujar Alex di KPK, Kamis (15/9). Baca juga: Mau Tahu Dirut BUMN Penerima Suap di Singapura? Ini Bocoran dari Ruhut

Suroso yang dimaksud Alex ialah mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina, Suroso Atmomartoyo. Ia didakwa menerima uang Direktur PT Soegih Interjaya, Willy Sebastiam Liem dan sejumlah petinggi perusahaan perminyakan Inggris, Innospec Limited.

Untuk menerima uang fee itu, Suroso menggunakan rekeningnya di Bank UOB Singapura. Suroso pun sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Alex, KPK tetap bisa menjerat pejabat Indonesia yang menerima gratifikasi di luar negeri bisa diusut KPK. Apalagi, kata dia, pemerintah Singapura sangat kooperatif bekerja sama.

"Ketika memang dalam proses pembuktian nanti terbukti uang itu nanti merupakan  hasil gratifikasi atatu suap berkaitan dengan jabatan, itu bisa kok. Sangat memungkinkan," kata dia.

Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Jakarta itu menambahkan, KPK juga punya kerja sama yang baik dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau lembaga antikorupsi Singapura. "Bahkan, beberapa waktu lalu KPK-nya Singapura (CPIB) meminta bantuan kepada KPK di sini terkait perkara sedang dia tangani juga," katanya.

Dia mengatakan, hubungan kerja sama timbal balik itu merupakan hal biasa. Karenanya, KPK bisa meminta bantuan CPIB. Apalagi sekarang ini kejahatan korupsi sifatnya tidak lokal melainkan internasional. "Uang hasil korupsi bisa disimpan di mana saja," ujarnya.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, pihaknya sedang menyelidiki dugaan suap ke salah satu direktur BUMN. Menurut dia, transaksi suap dilakukan di Singapura agar tidak terlacak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).