KPK Dalami Dugaan Penyimpangan APBD Mimika

Rabu, 18 Mei 2011 – 03:03 WIB

Ada pula pembayaran untuk kelancaran tugas-tugas Pemda sebesar Rp 9,78 miliar pada pos belanja bantuan keuangan yang tidak sesuai ketentuan. Satu-satunya temuan penyimpangan di bawah Rp 1 miliar adalah pelaksanaan fisik pekerjaan tempat peribadatan yang tidak sesuai proposal, yakni sebesar Rp 775 juta.

Sedangkan pada 2009, BPK menemukan adanya beberapa kejanggalan. Di antaranya saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 22,72 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak mencerminkan nilai riil kas.

Masih dari hasil audit tahun 2009, BPK juga menemukan penggunaan dana Rp 53,59 miliar untuk bantuan keuangan dan bantuan sosial yang tidak didukung buktisehingga penggunaan dananya tidak dapat diyakini kebenarannya.Ditemukan pula biaya program Pemberdayaan Kampung Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 8,5 miliar yang tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.(jpnn)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyisir hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah.

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News