KPK Dalami Dugaan Penyimpangan APBD Mimika
Rabu, 18 Mei 2011 – 03:03 WIB
Di antaranya adalah adanya pengeluaran tahun 2004 dan tahun sebelumnya yang belum dipertangggungjawabkan sebesar Rp 11,37 miliar. BPK juga menemukan adanya bantuan tunai untuk organisasi keagamaan dan daerah bawahan yang ternyata tidak sepenuhnya diberikan kepada yang berhak sebesar Rp 2,8 miliar.
Bahkan dalam laporan BPK dengan penanggung jawab audit Lambang prabowo itu, juga dibeber adanya pembayaran kegiatan pameran anggrek yang menyimpang dari ketentuan sebesar Rp 1 miliar. BPK juga menemukan penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp 2,76 miliar.
BPK juga menemukan adanya penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digunakan langsung sebagai tambahan upah pungut sebesar Rp 3,42 miliar. Terdapat pula pengeluaran belanja daerah yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 4,1 miliar.