KPK dan BPK Ditantang Usut Anggaran Gaib Pemprov DKI

Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono pun diminta agar berani membongkar praktik anggaran siluman ini.

Secara politis, saat pembahasan perencanaan APBD 2023 itu, Heru baru menjabat sehingga diprediksi mengalami kesulitan dalam melakukan analisa dan kajian terhadap perencanaan APBD 2023 tersebut.

"Sekarang nih kita tunggu keberanian Heru, berani engga dia bongkar potensi potensi korupsi itu. Perencanaan ini kan dilakukan legislatif bersama eksekutif. Jakarta memang butuh pemimpin pemberani. Sejauh ini baru tiga orang yang berani, yaitu Ali Sadikin, Yos Sudarso dan Ahok," tegasnya.

Sebelumnya, Andyka mengaku menemukan anggaran kosong yang tercantum dalam dokumen APBD.

Merujuk penjelasan Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi, Andyka menyebut adanya anggaran kosong agar total pendapatan seimbang dengan belanja daerah.

“Apakah ini yang namanya copy paste atau apa istilahnya? Coba bapak lihat di sini untuk jasa giro, untuk pendapatan bunga, untuk pendapatan tuntutan kerugian, untuk pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, nilainya sama. Ini saya bingung, apakah begini konsep penyusunan anggaran?” tegas Andhyka.

"Sehingga seolah-olah untuk mengakomodasi supaya bisa ter-cover belanja. Adalah anggaran yang menurut bahasanya teman-teman SKPD 'kosong' gitu ya. Ada anggarannya tapi isinya nggak ada. Nah, ini sangat kita sayangkan ya totalnya sampai Rp 7 triliun ini totalnya," sambungnya.

Diketahui, dalam berkas pemaparan Rincian Penerimaan Provinsi DKI Jakarta periode sampai dengan 30 April 2023 dan 30 April 2022, ada beberapa anggaran yang ditulis sama persis selama dua tahun berturut-turut.