KPK Dianggap Canggung Usut Kasus Suap SKK Migas

jpnn.com - JAKARTA - Kasus suap yang menjerat mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini harus diungkap KPK hingga tuntas. Pasalnya sampai sekarang KPK hanya bisa melakukan pemeriksaan berulangkali terhadap pejabat tinggi SKK Migas.

Padahal sinyalemen dugaan keterlibatan Kepala SKK Migas, Johanes Widjanarko yang disebut-sebut dekat dengan pria misterius yang memberi uang kepada tersangka, Deviardi di salah satu rumah makan di Jakarta sudah ramai diberitakan.

“Kasus suap SKK Migas itu tidak mungkin hanya diputuskan seorang Rudi Rubiandini saja. Pasti ada keterlibatan pejabat lain di SKK Migas sekarang. Mungkin publik saat ini menduga-duga ada indikasi keterlibatan Widjanarko selaku pimpinan SKK Migas sekarang. Saya mendesak KPK agar mengusut dugaan itu sampai tuntas. KPK harus menjawab dugaan tersebut. KPK pasti sudah tahu bagaimana keterlibatan lingkaran dekat Rudi dan para bekas bawahannya dulu. Kami sangat menunggu sejak lama jawaban KPK," tandas pengamat hukum Jamil Mubarok, Senin (25/11).

Menurut Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ini, kasus suap SKK Migas ini bukan kasus yang sulit untuk dibongkar hingga keakar-akarnya. Sebab dari serangkaian penyidikan hingga penetapan tersangka yang dijatuhkan kepada pelaku Simon Gunawan Tanjaya sudah mengarah pada pejabat SKK Migas.

“Kan Widjanarko sudah dipanggil KPK. Kita menunggu apakah ada tersangka baru dalam kasus ini yang diduga melibatkan nama dia. Sebab, kasus penyuapan Rudi sudah pasti melibatkan lingkaran dalam SKK Migas. Korupsi dalam tubuh SKK Migas ini kan sudah membentuk semacam jaringan. Keputusan kepala juga sudah pasti atas kesepakatan bersama jajaran pimpinan. Apalagi proyek kernel oil itu proyek yang tidak hanya bernilai satu milyar melainkan ratusan milyar. Keterlibatan pejabat penting selain Rudi ini yang mesti diusut sampai jauh," tandasnya.

Sementara anggota Komisi III DPR Syarifuddin Suding tidak menampik jika aroma korupsi di kasus SKK Migas itu sudah menjadi modus lama yang cenderung mengarah pada keterlibatan petinggi birokrasi lembaga itu. Apalagi nilai uang yang beredar dalam bisnis migas ini  mencapai trlyunan rupiah.     

“KPK tidak boleh berhenti hanya pada Rudi saja. Ini semacam korupsi yang sudah menggurita di SKK Migas. Karena itu saya mendesak KPK untuk usut terus kasus ini,” ucap Suding.

Di pihak lain, aksi demo yang dilakukan Koalisi Anti Widjanarko (KAWAN) dan  elemen mahasiswa di depan gedung KPK terus berlanjut. Dalam aksi ini, perwakilan massa menuntut agar KPK segera menangkap Johanes Widjanarko yang berulangkali menerima suap dari para cukong migas dengan jumlah USD 600.000.