KPK Didesak Bongkar Mafia Pajak, Bukan Hanya Tommy

Minggu, 10 Juni 2012 – 20:05 WIB

"Ajakan ini sekaligus untuk mengukur dan menguji kesungguhan serta keberanian KPK memerangi mafia pajak," tegasnya Minggu (10/6), di Jakarta.

Menurutnya, Dirjen Pajak terdahulu pernah mengabulkan permintaan restitusi pajak Rp7,2 trilyun yang diminta oleh  PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA) milik Wilmar Group. Mayoritas atau 96 persen saham WNI-MNA dikuasai Tradesound Investment Ltd yang beralamat di PO BOX 71, Craigmuir Chamber Road Town, Tortola, British Virgin Island.

Dijelaskan, beberapa pejabat di lingkungan Ditjen Pajak mengendus dugaan pidana dalam pengajuan restitusi WNI-MNA. Pada Oktober dan November 2009, Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua mengajukan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (penyelidikan) atas dugaan tindak pidana oleh WNI dan MNA.Tetapi usul ini tidak digubris Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak maupun Dirjen Pajak. "Ini kasus besar," tegasnya.

Ia mengatakan, kalau KPK konsisten dengan tekadnya membongkar jaringan mafia pajak, kasus dugaan manipulasi restitusi pajak ini bisa mengantar KPK mendekati dan mengusut sosok-sosok yang mengendalikan jaringan mafia pajak. (boy/jpnn)

JAKARTA --  Komisi III DPR akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali serta mendalami kasus dugaan manipulasi restitusi

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News