KPK Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Bupati Banyuwangi

JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak tuntaskan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Lembaga Pemerhati Pengguna Anggaran (LAPPAN) menduga Abdullah telah melakukan dugaan penyelewengan keuangan APBD Tahun Anggaran 2011 pada proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi.

Ketua LAPPAN, Dadang Suhendra menyatakan Abdullah yang memiliki otoritas sebagai kepalah daerah diduga telah melawan hukum dalam menetapkan proyek RTH senilai  Rp 29,8 miliar. Kata dia, selain tidak melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan tidak berdasar pada Perda tentang RTRW sebagai dasar penetapan APBD 2011, pelaksanaan program itu juga ditaksir telah merugikan negara kurang lebih Rp 6 Miliar.

"Kami sendiri mendapatkan informasi dan data itu dari masyarakat. Tapi, kami tidak bisa berbuat banyak kecuali melaporkannya kembali ke KPK. Karena itulah, kami minta KPK betul-betul berpihak kepada rakyat dengan mengusut tuntas kasus ini," kata Dadang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/4).

Dadang mengaku, kasus ini sudah tiga kali dilapor ke KPK. Laporan pertama dan kedua dilakukan  Sekretariat Bersama LSM Banyuwangi pada 16 Februari dan 7 Maret lalu. Laporan serupa juga dilakukan LAPPAN pada 5 April lalu.