“Ini menyebabkan akses masyarakat kelas menengah dan masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas makin terabaikan. Ini sudah dalam taraf yang snagat keterlaluan dan mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan,” jelas Febri. (cha/jpnn)
JAKARTA—Koalisi Pendidikan meminta kepada aparat pengawas dan penegak hukum, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan