KPK Diminta Ikut Awasi Pilkada

Kamis, 18 Februari 2010 – 17:24 WIB

JAKARTA- Sebanyak 244 pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar selama 2010. Seperti pilkada sebelumnya, potensi politik uang diperkirakan akan kembali muncul. Agar tak kecolongan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta KPK supaya ikut membantu menginvestigasi proses pilkada, di mana 7 di antaranya adalah pemilihan gubernur/wakil gubernur itu.

Menurut Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, dalam pertemuan itu, pihaknya meminta KPK agar memberikan perhatian lebih besar pada kandidat incumbent. "Biasanya mereka melakukan politik uang menjelang kampanye, saat kampanye maupun menjelang pemilihan," jelas Hidayat.

Untuk menjelang kampanye, lanjut dia, modusnya dengan menghidupkan program yang awalnya tak berjalan. Misalnya meningkatnya frekuensi pelaksanaan bantuan sosial (bansos) perbaikan sarana dan prasarana atau pemberian beasiswa.

Anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahta Widodo menambahkan, selain soal investigasi politik uang, KPK juga diminta agar bersedia memberikan akses terhadap Laporan Harta Kekayaan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah. Ini juga penting untuk mengetahui berapa kekayaannya calon sebelum, tengah memerintah dan setelah memerintah sebagai kepala daerah. Dengan begitu akan diketahui, apakah harta yang mereka peroleh legal atau illegal karena berasal dari bantuan luar negeri, pemerintah, BUMN, BUMD atau pihak yang tak jelas identitasnya. (pra/jpnn)