KPK Diminta Jangan Politisir Kasus Sprindik

JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempolitisir kasus bocornya sprindik Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. KPK menurut Asep sebaiknya menyelesaikan masalah itu secara internal kelembagaan saja.

”Kalau KPK fokus mengusut sprindik, berarti substansi tugas KPK bergeser dari memberantas korupsi menjadi mencari pebocor dokumen. Tugas utama untuk mengusut kasusnya jadi terabaikan," kata Asep saat dihubungi wartawan, Rabu (13/2).

Dikatakannya, bocornya sprindik saya duga bermula dari internal KPK. Tidak mungkin orang luar. Karena itu, selesaikan saja secara internal tanpa melibatkan pihak luar. Kalau melibatkan pihak luar berarti KPK mempolitisir kejadian tersebut dan mengundang pihak luar untuk mengurusnya,”

Dijelaskannya, banyak faktor penyebab bocornya sprindik tersebut antara lain keterlibatan pihak luar dan ketidakkompakan internal KPK baik dalam tataran komisioner maupun jajaran kesekjenan KPK.