KPK Harus Sikat Mafia Seleksi CPNS

Diyakini, dengan turunnya KPK ke daerah untuk menelusuri suap dalam seleksi CPNS, bisa menimbulkan efek jera pada para pejabat.

"Saya rasa KPK harus turun ke daerah untuk memberantas mafia CPNS. Karena sudah rahasia umum, dalam setiap penerimaan CPNS selalu ada campur tangan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja, Selasa (4/10).

Dia menyarankan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan-RB) ikut mendorong lembaga pemberantasan korupsi itu turun ke daerah. "Menpan harus mendorong KPK agar mau ke daerah. Biar mereka bisa menangkap para pejabat nakal yang main-main dengan penerimaan CPNS. Anda tahu sendiri kan kasus suap selama seleksi CPNS mencapai Rp25 triliun per tahun. Angka yang tidak sedikit jumlahnya," terangnya.