KPK ke Humas Pemprov Jabar: Peran Informasi Sebagai Pertanggungjawaban Pekerjaan Pemerintah

jpnn.com, BANDUNG - Dulu, tugas Hubungan Masyarakat (Humas) kementerian/lembaga maupun daerah hanya sekadar menyampaikan informasi kepada publik. Tetapi, kini Humas juga bertugas mengelola informasi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pengelola informasi juga bertugas menjawab harapan publik.

“Kontrol informasi harus ada di Humas, dengan catatan informasi itu benar dan berorientasi pada pelayanan publik. Niat bekerjanya yang saya kira harus berada dalam cara berpikir: bekerja karena ada yang mempercayai kita di instansi atau jabatan apa pun,” ujar Febri di acara Piala Humas Jabar 2019 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (12/8).

Dalam mengelola informasi itu, kata Febri, penting bagi Humas untuk menentukan isi konten dan audiensi. Ketika dua hal itu usai, Humas bisa membuat strategi komunikasi turunan yakni memilih tools atau saluran yang digunakan untuk masing-masing target sasaran.

BACA JUGA: Febri Diansyah: Upaya Pelemahan KPK Kembali Bergulir

“Ini memang perlu agak sistematis, agar lagi-lagi, kerja humas tidak terjebak hanya sekadar menyampaikan informasi saja,” tambah Febri.

Kepada Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan 27 kabupaten/kota di dalamnya, dia meminta ada standardisasi dan penentuan arah dari tugas kehumasan, terutama mengembangkan interaksi dengan masyarakat.

“Karena itu membuat kredibilitas dari pemerintah daerah ada dan bisa dipercaya. Harapannya, dari forum-forum seperti ini (Piala Humas) ada sharing pengalaman dan perlu ada semacam kesepakatan bersama untuk standardisasi fungsi humas dalam konteks pelayanan publik,” kata Febri.