KPK Kirim Surat Pencegahan untuk Kepala Daerah, Siapa Dia?

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat pencegahan atas nama Abdul Wahid yang menjabat sebagai Bupati Hulu Sungai Utara (HSU).

Surat pencegahan itu dikirim KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Tindakan pencegahan ke luar negeri ini diperlukan agar saat dilakukan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik, khususnya ketika dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, yang bersangkutan tetap berada di Indonesia dan kooperatif memenuhi panggilan dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Rabu (27/10).

Kasus yang melibatkan Abdul Wahid berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di HSU pada 2021 sampai 2022.

Fikri menerangkan permintaan pencegahan itu diajukan KPK sejak 7 Oktober 2021. Dengan begitu, Abdul tidak akan bisa ke luar negeri selama enam bulan sejak surat itu diserahkan ke Ditjen Imigrasi.

Fikri juga mengharapkan upaya pencegahan itu bisa mempercepat KPK merampungkan kasus tersebut.

"Dalam rangka mempercepat proses penyidikan," ujar Fikri.

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, dan dua pihak swasta Marhaini, serta Fachriadi.