KPK Masih Tutup Mulut Soal Catatan Merah

Beberapa nama yang sempat menjadi pembicaraan di masyarakat, sosial media, hingga memicu demo di Istana Negara adalah Rini Soemarno. Saat disindir nama itu, Samad  menjawab diplomatis dengan mengaku lupa apakah dia diberi tanda merah atau tidak.

"Ini konsekuensinya hukum. Jadi saya wnggak bisa mereka-reka," katanya.

Dia lantas mengatakan, siapapun yang tidak diberi catatan bukan berarti tidak akan melakukan korupsi. Katanya, posisi seseorang dengan kekuasaan lebih bisa memicu godaan. Kalau tidak tahan, siap-siap saja menteri tersebut untuk berurusan dengan hukum.

Sedangkan terkait dengan calon pengisi Jaksa Agung, Samad masih menunggu nama-nama dari Jokowi untuk discreening. Sebab, sama dengan para menteri, Jaksa Agung juga harus diisi oleh orang yang bersih. Dia ingat betul saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih memimpin, calon Kapolri juga dikonfirmasikan ke KPK.

"Hari ini belum (dikonfirmasikan). Tapi pengalaman di masa lalu, Kapolri atau pengisian Kabareskrim juga dikonfirmasi ke KPK. Jaman SBY, posisi jabatan bintang 3 di Kepolisian itu diminta tracking oleh KPK," urainya.

Tidak hanya Samad, pimpinan lainnya yakni Zulkarnaen juga memilih tutup mulut. Menurutnya, lebih baik memberi kesempatan para menteri itu bekerja ketimbang mempermasalahkan warna merah dan kuning.

"Itu sudah lewat, yang lalu ya sudah. Saya tidak mau jawab itulah. Berikan kesempatan," katanya.

Setelah ini, KPK akan membuat surat ke presiden dan kementerian lembaga untuk menyampaikan kewajibannya. Yaitu, menyampaikan laporan harta kekayaan negara (LHKPN) selambat-lambatnya dalam dua bulan ke depan.