KPK Persoalkan Gaji Tersangka Korupsi

Minta Pemerintah Revisi Peraturan

Jumat, 02 Januari 2009 – 09:58 WIB

Menurut Haryono, sistem penggajian pejabat -termasuk PNS- seharusnya mulai diubah dengan model berbasis kinerja. Apabila seorang pegawai tidak memberikan kontribusi sedikit pun kepada negara melalui pengabdian, mereka juga tidak berhak apa-apa. "Kami sudah pertanyakan itu. Kami mengusulkan perubahan undang-undang yang mengatur sistem penggajian itu diubah," ungkapnya.

Di samping itu, kata Haryono, pejabat dimanjakan dengan banyaknya insentif yang diterima. Itu terlihat ketika para pejabat mendapatkan tugas dari kantor untuk melaksanakan aktivitas tambahan yang masih di dalam lingkup tanggung jawabnya. "Bayangkan saja, kalau kegiatannya banyak, tentu honor yang diterima juga makin bertambah. Honor itu merupakan tambahan di luar gaji," jelasnya.

Padahal, menurut dia, selama ini PNS sudah menerima gaji yang amat layak. Mereka mendapatkan upah setiap bulan sebagai prestasi melaksanakan tugas-tugasnya itu.(git/agm)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tampaknya, gemas terhadap berbagai fasilitas negara, termasuk gaji, yang masih diterima para tersangka

• First «
• Prev
• 1
• 2