KPK Persoalkan Gaji Tersangka Korupsi

Minta Pemerintah Revisi Peraturan

Jumat, 02 Januari 2009 – 09:58 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tampaknya, gemas terhadap berbagai fasilitas negara, termasuk gaji, yang masih diterima para tersangka kasus korupsi. Pemerintah diminta menghentikan aliran dana tersebut sekaligus mengubah sistem penggajian pejabat negara berbasis kinerja.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, gaji para abdi negara yang terseret kasus hukum harus mulai dikaji ulang. "Sekarang banyak PNS ditahan karena kasus pidana. Mereka seharusnya tidak menerima gaji lagi karena tidak memberikan kontribusi kepada negara," ungkapnya kepada Jawa Pos, Kamis (1/1).

Mayoritas pejabat negara yang menghuni tahanan masih menerima gaji bulanan. Salah satunya, tersangka kasus suap yang juga anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Iqbal. Iqbal mendekam di tahanan karena diduga menerima suap Rp 500 juta dari mantan bos PT First Media Billy Sindoro.

Alasan pemberian gaji terhadap pejabat yang tersangka adalah belum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap para pejabat yang bersalah. Sanksi pemecatan bagi pejabat nakal baru dijatuhkan setelah mereka benar-benar menjalani masa pemidanaan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tampaknya, gemas terhadap berbagai fasilitas negara, termasuk gaji, yang masih diterima para tersangka

• 1
• 2
• Next
• Last »