KPK Sesalkan Usulan Bebas Ayin

"KPK tidak setuju atas remisi atau pemotongan masa tahanan lainnya bagi koruptor. Ini tidak sesuai dengan semangat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochammad Jasin ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (15/1).

Jasin memaparkan, dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya harus sejalan. Dengan demikian, usulan PB tersebut bertentangan dengan isi undang-undang tersebut.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar menambahkan, penanganan kasus korupsi berdasarkan UU Pemberantasan Korupsi belum terlaksana secara maksimal di Indonesia. "Penanganannya hampir sama seperti tindak pidana umum biasa. Padahal, korupsi adalah kejahatan luar biasa, penanganannya juga harus luar biasa," papar Haryono, ketika dihubungi, kemarin.