KPK: Sudahlah, Jangan Coba-coba!

‘‘Ini hal positif yang patut kita apresiasi,’‘ katanya.

Pemerintah Kota Jambi tinggal melakukan penyelarasan antara e-Planning dan e-Budgeting, sehingga sesuai dengan apa yang direncanakan dan penganggaran. ‘‘Kalau e-planning terintegrasi dengan e-budgeting, maka kemungkinan untuk terjadinya KKN rendah,’‘ katanya.

E-Planning ini merupakan jawaban dari korupsi yang berasal dari perencanaan. Sitem harus dibangun. ‘‘Ini cara kita meminimalisir korupsi dari perencaaan. Pengawasan kita lebih mudah. Web ini bisa terkoneksi dengan KPK,’‘ ujarnya.

‘‘Ini menjadi contoh di daerah lain. Saya mengharapakan bisa diundang pada Musrenbang di derah lain,’‘ kata Coki.

Kepala Bappeda Kota Jambi Doni mengatakan dalam Musrenbang yang dihadiri seluruh ketua RT tersebut, sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masih menjadi fokus Pemerintah Kota Jambi.

Saat ini tercatat sebagai 2.200 usulan yang sudah masuk ke Bappeda untuk pembangunan di 2019. Sebagian besar usulan terkait infrastruktur dan utilitas. ‘‘90 persen usulan infrastruktur seperti jalan lingkungan, air bersih dan lampu jalan,’‘ kata Doni.

Jika semua usulan direalisasikan, maka butuh anggaran Rp 1,2 triliun lebih. Anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp 700 hingga Rp 800 miliar. Bappeda terus melakukan verifikasi sesuai dengan ketersediaan anggaran.

‘‘Sudah kita verifikasi menjadi 2000 usulan. Porsi yang kita pakai sekitar Rp 700 miliar. Perkiraan sesuai dengan kemampuan APBD, kita hanya mampu mengakomodir 30 persen dari yang diusulkan,’‘ katanya.