KPK Yakin Hadi Tak Sendiri

Tiga Anggota DPR, Dipanggil Kasus Lain

Kamis, 05 Maret 2009 – 06:12 WIB

TAHANAN KPK: Anggota DPR Komisi V yang juga Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hadi Djamal (kanan) dan Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti (KJWB) Honjto Kurniawan saat memasuki mobil tahanan usai diperiksa penyidik KPK di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/3). Abdul Hadi dan Honjto Kurniawan ditangkap dalam kasus pengadaan dermaga di Indonesia Timur. Foto: Raka Denny/JAWAPOS

Untuk proyek pembangunan dermaga Selayar, kata Sunaryo, nilai stimulus yang diusulkan direktoratnya mencapai Rp 4,9 miliar. Sedangkan nilai usul stimulus untuk proyek pembangunan bandara di Toraja, dia tidak bisa menjelaskan. ''Itu bukan wilayah kami. Itu sudah masuk wilayah Ditjen Perhubungan Udara,'' tegasnya.

Dia menambahkan, karena proyek-proyek pendanaan stimulus tersebut belum disahkan, proses lelang pun belum dirancang. ''Jadi aneh, proyek belum dibayar kok sudah bayar-bayaran. Mungkin pengusaha yang menyuap itu ingin proyek tersebut dia kerjakan,'' paparnya.

Mengingat tugas dan kewenangannya di bagian tata usaha navigasi, lanjut dia, Darmawati diduga kuat bertindak atas kepentingan pribadinya dan tidak terikat dalam struktur organisasi terkait. Darmawati adalah kepala bagian Tata Usaha (TU) Navigasi Ditjen Hubla Dephub di Tanjung Priok.

Berdasar data yang dikumpulkan Jawa Pos, Hontjo selaku komisaris PT Kurniadjaja merupakan pemain lama dalam tender-tender di Dephub. Track record-nya selama ini tidak terlalu bagus. Pada 2004-2005, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi penggelembungan anggaran (markup) pada beberapa proyek pelabuhan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diikuti PT Kurniadjaja.