KPK Yakin Kenaikan Dana Parpol Berdampak Positif

Hasilnya, keuangan negara tidak akan terbebani jika pemerintah mendanai 50 persen biaya operasional parpol.

"Taruhlah misalnya kita alokasikan dari APBN Rp 5 triliun dengan benefit pemimpin yang baik dan berintegritas dan otomatis akan mengamankan APBD. Keuntungan lebih besar kan, okelah kita danai parpol," ujar dia.

Soal apakah pembiayaan setengah dari kebutuhan parpol bisa menjadi jaminan lahirnya kepala daerah yang bersih dari main proyek, Alexander meyakini bisa.

"Kalau misalnya jadi pemimpin daerah tanpa biaya apapun dan gajinya. Kita jamin kesejahterannya. Apalagi yang dicari. Kebanyakan kan mereka main proyek, jual beli jabatan, mungkin dia jadi kepala daerah utang kemana-mana," tambahnya.(fat/jpnn)