KPPU Endus Modus Monopoli Patra Niaga

Sedangkan tuntutan dari Patra Niaga semakin meningkat. Salah satunya kewajiban mengganti tugboat kayu menjadi tugboat besi. Hal tersebut menimbulkan biaya operasional yang cukup tinggi.

Karenanya para pengusaha BBM menganggap kebijakan Patra Niaga itu sudah berada di level yang paling menyulitkan mereka untuk terus melakukan usaha. Seluruh anggota Hiswana Migas sepakat untuk menolak rencana Patra Niaga tersebut.

Mereka mencium adanya permainan yang tidak sehat, Patra Niaga diduga hendak mengarahkan monopoli pengangkutan BBM pada satu perusahaan saja.

Mereka mengangap tarif angkutan BBM yang diterapkan Patra Niaga tidak transparan, konsisten, dan merata. Pola yang digunakan kurang memperhitungkan fakta serta kebutuhan operasional serta tidak mengakomodir seluruh biaya yang harus ditanggung transportir. Menerima dengan tarif rendah, atau menolak harga baru yang kemudian akan diambil alih oleh Patra Niaga.

Karenanya mereka meminta Patra Niaga meninjau ulang kebijakan tersebut seiring dengan kewajiban penggunaan tugboat besi. Hal tersebut sesuai dengan notulen rapat bersama yang digelar 2 September 2015 lalu.

Mereka meminta Patra Niaga tak menurunkan tarif, atau tetap dengan tarif yang lama. Bahkan jika perlu tarif angkutan dinaikkan sesuai dengan biaya yang harus ditanggung pengusaha.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Hiswana Migas, Adeck Helmi juga mengeluhkan sulitnya melakukan penagihan terhadap pihak Patra Niaga.

Tahapan penagihan, verifikasi serta keberadaan dokumen yang sulit dilacak. Belum lagi ketidakjelasan petugas yang hendak dihubungi untuk meminta keterangan progres. (ceu)