KPU Diduga Lakukan Pelanggaran Berat

"Sikap KPU bisa dikategorikan pelanggaran berat. Karena dalam Peraturan Bersama KPU-Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Nomor 1 tahun 2012, jelas disebutkan wajib melaksanakan putusan yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu," ujar Ketua Sinergi Masyarakat (Sigma) Indonesia, Said Salahuddin di Jakarta, Jumat (15/2).

Fakta lain, meski Bawaslu mengeluarkan putusan sejak Selasa (5/2), KPU ternyata baru menanggapinya, Senin (11/2). Hal ini menurut Said, jelas sangat merugikan PKPI. Karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, tentang Pemilu, parpol hanya diberi batas waktu 3 hari ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), setelah keputusan Bawaslu keluar.

"Mereka menolak (melaksanakan putusan Bawaslu,red) itu setelah lebih dari 3 hari. Jadi ada niat dari KPU mencegah partai ini mengikuti Pemilu," ujarnya.